Menyambut HUT ke-367 Kab. Ciamis: Hubungan Panjalu dan Galuh (Ciamis)

Tanggal 12 Juni 1642 Adipati Jayanagara (1636-1678) memindahkan ibukota Imbanagara dari Bendanagara ke Barunay, momentum ini dijadikan tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Ciamis yang terus diperingati sampai sekarang. Alasan dijadikannya tanggal tersebut sebagai hari yang istimewa karena dianggap sebagai awal periode hijrah Kabupaten Ciamis dari lembaran kelam masa lalu terbunuhnya Adipati Panaekan (1608-1625) dan Adipati Imbanagara (1625-1636) menuju Galuh yang lebih sejahtera.

Meskipun demikian, sesungguhnya wilayah Galuh sudah menjadi kabupaten sejak ditunjuknya Ujang Ngoko atau Prabu Muda, putera Prabu di Galuh Cipta Permana (1595-1608) sebagai Bupati Galuh bergelar Adipati Panaekan di bawah kekuasaan Mataram, bahkan pada tahun 1618 Sultan Agung mengukuhkan Adipati Panaekan sebagai Wedana Bupati mengepalai para bupati Parahyangan (Priangan) yang telah berhasil ditaklukkan Mataram.

Jauh sebelum itu Galuh adalah sebuah kerajaan besar yang didirikan oleh Sang Wretikandayun (670-702), hal ini terjadi karena pewaris tahta Tarumanagara yaitu Maharaja Tarusbawa (669-723) lebih memilih membangun kerajaan Sundapura (Sunda) sehingga semenjak itu wilayah Jawa Barat terbagi menjadi dua kerajaan besar yaitu Sunda di sebelah barat dengan ibukota Pakwan dan Galuh di belahan timur dengan Kawali sebagai ibukotanya. Kedua kerajaan ini dipersatukan kembali oleh cicit Wretikandayun yang bernama Sanjaya (723-732) dan menjelma menjadi Kemaharajaan Sunda (723-1579).

Hubungan Panjalu-Galuh pasca bubarnya Kemaharajaan Sunda (1579) tampak ketika Prabu di Galuh Cipta Permana memperisteri Tanduran di Anjung (Apun di Anjung) yang merupakan puteri Maharaja Kawali,atau Pangeran Mahadikusumah (Apun di Anjung) (1592-1643) dan menurunkan Adipati Panaekan. Sementara itu puteri dari Maharaja Kawali yang lain (kakak Tanduran di Anjung) yakni Apun Emas diperisteri oleh Prabu Rahyang Kunang Natabaya dari Panjalu.

Panjalu yang didirikan oleh Batara Tesnajati pada tahun 1200-an sebelumnya adalah salah satu kerajaan daerah yang termasuk kedalam federasi Kemaharajaan Sunda, tetapi sebagaimana pula Galuh pada perkembangan selanjutnya keduanya berada di bawah pengaruh Sunan Gunung Jati Cirebon (1448-1479-1568).

Peta kekuatan politik dan militer di Pulau Jawa terus berubah, mulai 1595 Panembahan Senopati (1586-1601) menggerakkan bala tentaranya ke Jawa Barat, upaya ini dilanjutkan oleh Prabu Hanyokrowati (1601-1613) dan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Dampak dari rentetan peristiwa ini di Panjalu dan Galuh adalah Arya Sumalah dan Adipati Panaekan naik tahta bukan lagi sebagai Raja Panjalu dan Raja Galuh, melainkan sebagai bupati-bupati bawahan Mataram.

Arya Sumalah sendiri menikahi Ratu Tilarnagara, ia puteri Pangeran Surawijaya (Sunan Ciburuy) yang menjabat sebagai Bupati Talaga (Majalengka), pernikahan antar penguasa daerah memang kerap dilakukan untuk memperkokoh posisi politik para penguasa pada waktu itu. Ratu Tilarnagara juga kemudian diperisteri Arya Sacanata, adik Arya Sumalah yang mangkat di usia muda. Arya Sacanata kemudian ditunjuk oleh Mataram sebagai Bupati Panjalu bergelar Pangeran Arya Sacanata karena putera-puteri Arya Sumalah masih dibawah umur.

Pasca pemberontakan Adipati Ukur (1628-1632) Sultan Agung membagi-bagi wilayah Galuh menjadi beberapa pusat pemerintahan, yaitu Utama yang dilepalai Sutamanggala, Imbanagara yang dikepalai Adipati Jayanagara, Bojonglopang yang dipimpin Adipati Kertabumi dan Kawasen yang dipimpin Bagus Sutapura (1634-1653). Hal ini terkait dengan keterlibatan Bupati Galuh Adipati Imbanagara dalam perlawanan Adipati Ukur menentang Mataram sehingga kekuatan Galuh diperkecil sebagai hukuman sekaligus antisipasi kembali pecahnya pemberontakan para bupati Priangan.

Pada tahun 1656-1657 Amangkurat I (1645-1677) menata ulang wilayah mancanagara barat warisan ayahnya dengan membagi Priangan menjadi dua belas Ajeg, yaitu: Sumedang, Parakanmuncang, Bandung , Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaya, Sindangkasih, Banyumas, Ayah/Dayeuhluhur dan Banjar.

Arya Wirabaya (1656-1678) putera Arya Sumalah diangkat menjadi kepala Ajeg Wirabaya, wilayahnya meliputi Panjalu, Utama dan Bojonglopang, sedangkan Pangeran Arya Sacanata diberhentikan karena wilayah Panjalu dimasukkan kedalam Ajeg Wirabaya.

Sementara itu Adipati Kertabumi yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Bojonglopang ditunjuk menjadi Bupati Karawang karena Bojonglopang juga digabungkan kedalam Ajeg Wirabaya, sedangkan Imbanagara dan Kawasen masing-masing dikepalai oleh Adipati Jayanagara dan Tumenggung Sutanangga (1653-1676).

Semakin kuatnya pengaruh VOC dan melunturnya kepemimpinan serta militansi penguasa Mataram setelah Sultan Agung mengakibatkan pemerintahan Amangkurat I disibukkan dengan berbagai konflik perebutan tahta dan pemberontakan, hal ini menciptakan kondisi antiklimaks bagi upaya Mataram memperkuat kekuasaannya di Jawa Barat, ujungnya ketika Amangkurat II (1677-1703) naik tahta, wilayah Priangan barat dan tengah harus dipasrahkan kepada Kompeni sebagai upah atas jasa mereka menumpas pemberontakan Trunajaya melawan Amangkurat I, sedangkan wilayah Priangan timur termasuk Panjalu dan Galuh masih dalam penguasaan Mataram dibawah wilayah administratif Cirebon.

Cirebon dan Priangan timur baru diserahkan kepada Kompeni pada tahun 1705 setelah perselisihan antara Amangkurat III dengan Pakubuwana I dan sejak itu praktis seluruh Jawa Barat telah jatuh ke tangan VOC, untuk memimpin wilayah yang diterimanya dari Mataram tahun 1677 dan 1705 ini Kompeni mengangkat Pangeran Arya Cirebon (1706-1723) sebagai opzigter atau pemangku wilayah yang mengepalai para bupati Priangan. Pada masa pemerintahan Pangeran Arya Cirebon ini Tumenggung Cakranagara I diangkat sebagai Bupati Panjalu menggantikan Tumenggung Wirapraja dan berada dalam wilayah administratif Cirebon bersama dengan Kawali.

Pihak Kompeni sebagai penguasa baru di Jawa Barat sejak tahun 1677 menerapkan peraturan Preanger Steelsel (Sistem Priangan) berupa aturan tanam paksa berbagai komoditas perdagangan seperti beras, cengkeh, pala, lada , kopi, indigo (nila/tarum) dan tebu. Hasil penjualan komoditas andalan ini digunakan untuk mengisi kembali kas VOC dan membiayai pergerakan pasukan mereka di Nusantara. Hal ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Priangan dan puncaknya meletus kerusuhan dan perlawanan rakyat yang dikomandoi oleh Raden Alit atau Raden Haji Prawatasari.

Tokoh ulama yang berasal dari Jampang (Sukabumi) ini lahir dari keluarga menak Cianjur keturunan Sancang Kuning (Prabu Rahyang Kuning) dari Panjalu. Perlawanan rakyat yang dimotorinya meletus pada tahun 1703 dan menghancurkan berbagai kepentingan Kompeni di Priangan terutama di wilayah Cianjur, Bogor dan Sumedang. Di wilayah Galuh perlawanan ini pecah di Utama, Bojonglopang dan Kawasen. Baru pada tanggal 12 Juli 1707 perjuangan Raden Haji Prawatasari berhasil dipadamkan VOC melalui suatu pertempuran dahsyat di Bagelen, tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Cianjur ini kemudian ditangkap dan diasingkan ke Kartasura.

Kekuasaan Kompeni berakhir pada tahun 1799 akibat VOC mengelami kebangkrutan, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC diambil-alih oleh Pemerintah Hindia Belanda, ketika itu wilayah Panjalu dan Galuh masih berada dalam wilayah administratif Cirebon.

Pada tahun 1810, dibawah pemerintahan Raden Tumenggung Cakranagara III wilayah Kabupaten Panjalu diperluas dengan wilayah Kawali yang sebelumnya dikepalai oleh Raden Adipati Mangkupraja III (1801-1810), selanjutnya wilayah Kawali dikepalai Tumenggung Suradipraja (1810-1819) yang menginduk kepada Kabupaten Panjalu.

Tahun 1815 Raden Tumenggung Wiradikusumah memindahkan lokasi ibukota Galuh dari Imbanagara ke Ciamis, ia juga menetapkan nama kabupaten yang dipimpinnya sebagai Kabupaten Galuh. Sedangkan ibokota Panjalu sudah lebih dulu dipindahkan dari Dayeuh Nagasari Ciomas ke Dayeuh Panjalu oleh Raden Tumenggung Wirapraja (1678-1707).

Tahun 1819 Raden Adipati Adikusumah (1819-1839) diangkat Pemerintah Hindia Belanda menjadi Bupati Galuh, waktu itu Galuh diperluas dengan dimasukannya wilayah Panjalu, Kawali, Cihaur dan Distrik Rancah kedalam wilayah Kabupaten Galuh. Peristiwa ini tentunya mengubah status dan kondisi Panjalu. Raden Tumenggung Cakranagara III yang sebelumya menjabat sebagai Bupati Panjalu dipensiunkan dari jabatannya. Putera pertamanya yaitu Raden Demang Sumawijaya diangkat menjadi Demang di Panjalu sedangkan puteranya yang lain yaitu Raden Arya Cakradikusumah diangkat menjadi Wedana di Kawali.

Meskipun Kabupaten Panjalu telah dihapuskan, putera-putera Panjalu tetap berperan dalam pemerintahan Kabupaten Galuh, salah satunya adalah Raden Demang Prajanagara yang menjabat Patih Galuh, ia adalah putera mantan Patih Panjalu Raden Demang Wangsadipraja.

Tokoh Panjalu lainnya yang menjabat Patih Galuh adalah Raden Demang Dendareja , ia adalah keponakan Raden Demang Prajanagara. Ayah Raden Demang Dendareja adalah menantu Raden Tumenggung Cakranagara II yaitu Raden Demang Cakrayuda yang menjabat Patih Kuningan.

Kabupaten Galuh pada tahun 1915 berganti nama menjadi Kabupaten Ciamis, dilepaskan dari wilayah administratif Cirebon dan dimasukkan kedalam wilayah Keresidenan Priangan. Menyusul pada tahun 1926-1942 Ciamis dimasukkan kedalam Afdeeling Priangan Timur bersama Garut dan Tasikmalaya, pada tahun 1926 Pemerintah Hindia Belanda juga membentuk Provinsi Jawa Barat, bersama-sama Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Begitulah sepenggal sejarah Panjalu dan Galuh, kiranya dapat memberikan gambaran seberapa besar peran Panjalu dan putera-putera Panjalu dalam pemerintahan dan pembangunan Ciamis pada khususnya dan pembangunan Jawa Barat serta Indonesia pada umumnya. Bahkan, Bupati Ciamis sekarang Bapak Engkon Komara tidak lain adalah putera Panjalu juga.

Dirgahayu Ciamis. Pakena Gawe Rahayu, Pakeun Heubeul Jaya Dina Buana.